Perdamaian Aceh Jadi Sorotan Dunia, Jusuf Kalla Diundang Berbagi Pengalaman di Turki

AWT – Pengalaman perdamaian Aceh menjadi sorotan dalam konferensi internasional bertajuk “In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East” yang berlangsung di Ankara, Turki, pada 8–9 November 2026.

Forum bergengsi yang diselenggarakan Universitas Oxford bekerja sama dengan ORSAM (Pusat Studi Timur Tengah), sebuah organisasi nirlaba di Turki, tersebut dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai negara. Mereka terdiri atas para ahli, diplomat, serta praktisi perdamaian dan rekonsiliasi.

Konferensi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Turki mencari pendekatan baru untuk membangun perdamaian dan rekonsiliasi dengan kelompok perlawanan Kurdi yang tersebar di Suriah, Irak, dan Iran.

Dalam forum tersebut, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), diundang sebagai pembicara kunci untuk membagikan pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik Aceh melalui Perjanjian Damai Helsinki pada 2005.

Aceh dinilai sebagai salah satu contoh keberhasilan penyelesaian konflik bersenjata di tingkat dunia. Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun berhasil diakhiri melalui proses perundingan dan rekonsiliasi.

Film Dokumenter Perdamaian Aceh Diputar

Pada malam pertama konferensi, Minggu (8/11/2026), peserta mengikuti pemutaran film dokumenter yang mengangkat perjalanan panjang proses perdamaian Aceh.

Pemutaran film tersebut dilanjutkan dengan dialog bersama tiga narasumber utama, yakni Jusuf Kalla selaku inisiator perundingan damai Helsinki, Hamid Awaludin selaku Ketua Tim Juru Runding Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta Dino Patti Djalal selaku pendiri dan Direktur Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus produser eksekutif film dokumenter tersebut.

Diskusi membahas berbagai pengalaman dan strategi yang ditempuh Indonesia hingga berhasil mengakhiri konflik bersenjata di Aceh.

JK: Negara Harus Menurunkan Ego untuk Mencapai Perdamaian

Dalam paparannya, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa konflik domestik secara umum terbagi dalam dua kategori, yakni konflik horizontal dan konflik vertikal.

Konflik horizontal merupakan pertikaian antarkelompok masyarakat, sedangkan konflik vertikal terjadi ketika sekelompok masyarakat mengangkat senjata untuk melawan negara.

Menurut JK, apa pun bentuk konfliknya, negara harus hadir dan mengambil inisiatif untuk membuka jalan perundingan damai.

Pemerintah, kata dia, perlu menurunkan ego serta membangun pendekatan kepada pihak-pihak yang bertikai, termasuk kelompok yang melakukan perlawanan terhadap negara.

JK juga menyoroti tingginya ego para pihak yang terlibat konflik. Bahkan, konflik terkadang dijadikan sebagai komoditas politik oleh para pemimpin kelompok untuk mempertahankan dukungan pengikutnya.

Karena itu, keberanian untuk memulai dialog dan membangun kepercayaan menjadi salah satu kunci penting dalam proses penyelesaian konflik.

JK Tegaskan Akar Konflik Aceh Bukan Persoalan Agama

Jusuf Kalla juga menekankan pentingnya memahami akar persoalan sebelum menentukan strategi penyelesaian konflik.

Menurutnya, konflik yang terlihat di permukaan seolah-olah dilatarbelakangi persoalan agama, belum tentu memiliki akar masalah keagamaan.

Dalam konteks Aceh, JK menjelaskan bahwa konflik lebih berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi masyarakatnya belum menikmati kesejahteraan secara merata.

Karena itu, ia menegaskan bahwa konflik Aceh bukan semata-mata didorong oleh keinginan mendirikan negara Islam, melainkan juga dipicu persoalan ketidakadilan dalam pembagian hasil kekayaan daerah.

“Itulah sebabnya, dalam perjanjian damai disepakati bahwa Aceh memperoleh 70 persen bagi hasil,” tegas JK.

Hari Kedua Bahas Model Resolusi Konflik Turki

Konferensi berlanjut pada Senin (9/11/2026) dengan salah satu agenda utama membahas Model dan Paradigma Resolusi Konflik Turki.

Sesi tersebut menghadirkan Jusuf Kalla bersama Profesor Talha Kose, Direktur Akademi Intelijen Negara Turki, serta Muhammad Bhabha, mantan anggota parlemen sekaligus penasihat perdamaian dan negosiator Afrika Selatan.

Kehadiran Jusuf Kalla dalam forum internasional ini diharapkan dapat memberikan perspektif dan pembelajaran bagi Turki dalam merancang pendekatan penyelesaian konflik yang lebih inklusif.

Pengalaman perdamaian Aceh menjadi salah satu contoh bahwa konflik berkepanjangan dapat diakhiri melalui keberanian politik, kesediaan menurunkan ego, dialog, serta komitmen untuk menyelesaikan akar persoalan.

Melalui konferensi tersebut, pengalaman Indonesia di Aceh diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi upaya membangun kontrak sosial baru yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.(*)