Komnas HAM Bereaksi Keras, Minta Komandan TNI di Balik Insiden Pidie Diperiksa

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pembentukan tim investigasi gabungan untuk mengusut tuntas insiden penembakan yang menewaskan seorang warga dan menyebabkan belasan orang lainnya luka-luka dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.

Anggota Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi pada 4 November 2026 tersebut. Ia juga mengimbau seluruh pihak agar menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif.

“Atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka tersebut, Komnas HAM turut menyampaikan duka cita yang mendalam, berharap keadaan segera kembali pulih, dan semua pihak bisa menahan diri,” kata Amiruddin dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Amiruddin menegaskan, Panglima TNI harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dan sejumlah warga yang mengalami luka-luka, yang diduga akibat tembakan dalam insiden tersebut.

Ia meminta Panglima TNI memberikan teguran keras kepada komandan satuan di Aceh. Bahkan, menurutnya, pencopotan komandan terkait perlu dipertimbangkan apabila terbukti terjadi penggunaan anggota TNI untuk berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai.

“Panglima TNI, atas terjadinya peristiwa di Tiro, Pidie tersebut perlu menegur keras komandan satuan yang ada di Aceh, kalau perlu mencopotnya, karena telah menggunakan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai,” ujarnya.

Selain itu, Panglima TNI diminta melakukan pemeriksaan dan memproses secara hukum komandan lapangan serta anggota yang diduga melepaskan tembakan kepada masyarakat secara terbuka dan transparan.

Sebagai langkah awal, Amiruddin meminta seluruh senjata yang digunakan saat kejadian segera diamankan untuk menjalani pemeriksaan melalui uji balistik.

“Langkah awal untuk hal itu adalah Panglima perlu memerintahkan pengamanan semua pucuk senjata yang digunakan saat peristiwa terjadi untuk diperiksa dalam uji balistik,” katanya.

Komnas HAM Minta Tim Investigasi Gabungan

Untuk memastikan proses pengusutan berjalan transparan dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat, Komnas HAM meminta Panglima TNI atau Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) membentuk Tim Gabungan Investigasi.

Tim tersebut diharapkan melibatkan unsur pemerintah dan elemen masyarakat Aceh. Amiruddin bahkan mengusulkan agar tim investigasi gabungan dipimpin langsung oleh Menkopolkam.

Di sisi lain, Komnas HAM juga akan melakukan investigasi secara independen. Hasil penyelidikan tersebut nantinya dapat menjadi informasi pembanding terhadap hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.

“Investigasi Komnas HAM bukan sebagai pengganti dari tanggung jawab pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil investigasi Komnas HAM, posisinya adalah sebagai informasi pembanding dari hasil penyelidikan aparat hukum,” tegasnya.

Minta Korban Diautopsi

Terkait korban meninggal dunia, Amiruddin meminta kepolisian segera melakukan autopsi forensik untuk memastikan penyebab kematian.

Menurutnya, hasil autopsi sangat penting untuk menghindari polemik di tengah masyarakat sekaligus menjadi alat bukti dalam proses penegakan hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kondisi Aceh saat ini berada dalam suasana damai. Karena itu, setiap perkembangan politik dan aktivitas masyarakat seharusnya ditangani menggunakan pendekatan yang mencerminkan situasi damai, bukan pendekatan keamanan dalam situasi konflik.

Amiruddin menilai kepolisian perlu lebih mengedepankan perannya dalam menangani berbagai kegiatan masyarakat di ruang publik, terutama untuk menjamin kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat secara damai.

“Kondisi Aceh yang sudah damai lebih dari 20 tahun ini, jangan sampai tercoreng oleh tindakan aparat dalam peristiwa seperti yang terjadi di Tiro, Pidie tersebut,” pungkasnya.

Kronologi Insiden di Tiro

Sebelumnya, insiden kekerasan terjadi dalam rangkaian perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026.

Peristiwa tersebut diduga bermula dari upaya paksa pasukan TNI untuk menurunkan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan masyarakat dalam kegiatan Maulid.

Insiden itu mengakibatkan seorang pemuda bernama Abzalul Rizal (20) meninggal dunia. Korban diduga mengalami luka tembak di tubuhnya.

Selain korban meninggal, belasan warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Tgk Chik Ditiro, Sigli.

Komnas HAM berharap seluruh fakta dalam peristiwa tersebut dapat diungkap secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga keadilan bagi korban serta keluarganya dapat diwujudkan.(*)