Indonesia Desak Rusia Hentikan Perekrutan WNI untuk Perang di Ukraina

AWT – Pemerintah Indonesia mendesak Rusia segera menghentikan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan dinas militer maupun formasi lain yang berkaitan dengan militer negara tersebut. Desakan ini menyusul kabar meninggalnya seorang WNI yang disebut bertugas bersama militer Rusia dalam perang di Ukraina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah Indonesia telah menyampaikan permintaan resmi kepada Rusia melalui jalur diplomatik. Indonesia meminta Moskow mengambil langkah konkret untuk memastikan tidak ada lagi WNI yang direkrut melalui jalur apa pun.

“Pemerintah RI meminta pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apa pun,” kata Yvonne melalui pesan tertulis di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Selain meminta penghentian perekrutan, Indonesia juga menyoroti potensi adanya praktik perekrutan yang mengandung unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pemerintah Indonesia meminta Rusia memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer. Langkah tersebut diharapkan segera diterapkan secara efektif guna mencegah WNI kembali terseret dalam konflik bersenjata.

Kemlu Verifikasi Kabar WNI Meninggal di Ukraina

Di tengah upaya diplomatik tersebut, Kemlu RI masih melakukan penelusuran terkait kabar meninggalnya seorang WNI yang disebut bergabung dengan militer Rusia di Ukraina.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow saat ini tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk memastikan identitas serta status kewarganegaraan orang yang dilaporkan meninggal dunia tersebut.

“KBRI Moskow tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk terkait identitas dan status yang bersangkutan,” ujar Yvonne.

Ia menegaskan, proses verifikasi dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi. Masyarakat pun diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi atau membuat spekulasi sebelum pemerintah memperoleh kepastian.

Sebelumnya, kabar kematian tersebut disampaikan Dinas Intelijen Pertahanan Ukraina (HUR) melalui pernyataan di media sosial pada 27 Oktober 2026.

Dalam laporannya, HUR menyebut seorang pria berinisial MT, kelahiran 1978, yang diklaim pernah bekerja sebagai sopir taksi di Jakarta, telah menandatangani kontrak selama satu tahun untuk bergabung dengan militer Rusia.

Namun, pria tersebut dilaporkan meninggal dunia setelah sekitar satu pekan ditempatkan di medan perang Ukraina. Informasi mengenai identitas dan kronologi kematiannya masih menunggu verifikasi resmi dari pemerintah Indonesia.

Masyarakat Diminta Waspada Tawaran Kerja di Luar Negeri

Kemlu RI juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya yang menjanjikan penghasilan besar maupun fasilitas tidak masuk akal.

Yvonne meminta calon pekerja memastikan legalitas perusahaan dan keabsahan tawaran pekerjaan melalui instansi berwenang. Selain itu, masyarakat harus membaca serta memahami seluruh isi kontrak sebelum menyetujuinya.

Peringatan tersebut berkaitan dengan temuan awal pemerintah mengenai dugaan perekrutan WNI untuk bergabung dengan militer Rusia pada September 2026.

Saat itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut sejumlah WNI diduga awalnya melamar pekerjaan sipil, seperti tenaga keamanan atau administrasi. Namun, dalam proses selanjutnya, mereka justru diarahkan untuk menjadi tentara.

Pemerintah masih perlu memastikan bagaimana proses perekrutan berlangsung, bentuk keterlibatan para WNI, serta kemungkinan adanya unsur penipuan maupun eksploitasi.

Perlindungan terhadap WNI yang diduga menjadi korban menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.

Desakan Indonesia kepada Rusia ini sekaligus menegaskan sikap pemerintah untuk mencegah warga negaranya terlibat dalam konflik bersenjata di Ukraina serta memastikan keselamatan WNI di luar negeri.(*)